PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MOTIF KAIN ULOS BATAK TOBA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berdasarkan pasal 38 mengatur tentang perlindungan karya cipta, salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi adalah kain Ulos. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, Motif batik mendapatkan perlindungan Hak Cipta, di Sumatera Utara juga terdapat kain tenunan yaitu ulos. Bagi masyarakat Batak, ulos mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting.Pada saat ini ulos sudah mulai diminati oleh masyarakat di luar Suku Batak, buktinya banyak ulos telah dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan baju dan jas. Permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini: Bagaimankah pengaturan Ulos Batak dalam Undang-Undang Nomor. 128 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh orang Batak Toba untuk melindungi hak cipta atas Ulos Batak toba? Apakah faktor -faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan ciptaan motif Ulos dikabupaten Siantar? Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan empiris Normatif, alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara, Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif. Adapun upaya-upaya orang Batak untuk melindungi hak cipta terhadap motif Ulos Batak adalah sebagai berikut: Mendaftarkan motif Ulos baru yang diciptakan di Dirjen HKI agar terciptanya kepastian hukum terhadap hasil ciptaan motif Ulos baru tersebut, Lebih meningkatkan mutu Ulos dengan dasar material yang lebih halus dan pemilihan variasi benang yang lebih menarik, Menyesuaikan jenis dan motif ulos agar sesuai dengan perkembangan. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan ciptaan motif ulosnya adalah sebagai berikut: Ketidaktahuan pengrajin Ulos mengenai Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Belum adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin Ulos, terhadap pendaftaran atas hak cipta hasil kerajinannya, Tidak adanya perhatian yang serius dari aparatur pemerintahan yang terkait megenai pendaftaran hak cipta atas motif Ulos, saran untuk pengrajin Ulos Agar segera mendaftarkan Motif kain ulos yang mereka ke Dirjen HKI. Untuk aparat pemerintah Menkum HAM Medan agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat Siantar tentang Hak Cipta. Karena ketidak tahuan masyarakat akan pentingnya arti pendaftaran terhadap karya ciptanya tersebut. sehingga pengrajin Ulos dapat mengerti dan memahami mengenai perlindungan hukum atas hasil karyanya.

1.  UEU-Undergraduate-8112-COVER.pdf - 86 KB
2.  UEU-Undergraduate-8112-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 147 KB
3.  UEU-Undergraduate-8112-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 124 KB
4.  UEU-Undergraduate-8112-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 122 KB
5.  UEU-Undergraduate-8112-ABSTRAK.pdf - 74 KB
6.  UEU-Undergraduate-8112-DAFTAR ISI.pdf - 117 KB
7.  UEU-Undergraduate-8112-KATA PENGANTAR.pdf - 179 KB
8.  UEU-Undergraduate-8112-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 139 KB
9.  UEU-Undergraduate-8112-LAMPIRAN 1.pdf - 305 KB
10.  UEU-Undergraduate-8112-LAMPIRAN 2.pdf - 344 KB
11.  UEU-Undergraduate-8112-BABI.pdf - 246 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• PENGARUH KURS DAN SUKU BUNGA TERHADAP RETURN SAHAM PT. GUDANG GARAM Tbk
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ